Pemuda Pancasila dalam Tiga Zaman

Melalui: Suradi Al Karim*

TIDAK ada secuil keraguan bagi penulis bahwa salah satu organisasi kepemudaan tertua di negeri ini adalah Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila diproklamasikan pada tanggal 28 Oktober 1959 di Jakarta yang didirikan oleh Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Pendiri IPKI adalah para pemimpin militer Indonesia pada era Orla di bawah Presiden Sukarno.

Pendiri IPKI yang tercatat dalam sejarah ada tiga orang yaitu: Kolonel Abdul Haris Nasution (Jenderal TNI), Kolonel Gatot Subroto, Kolonel Aziz Saleh. Saat itu, IPKI merupakan partai politik yang dibentuk dengan tujuan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diamanatkan oleh Kepres 5 Juli 1959.

Dan pada fase yang sama keberadaan Pemuda Pancasila sebagai lawan ideologis Partai Komunis Indonesia (PKI). Dari sinilah karakter organisasi dan orientasi ideologi Pemuda Pancasila mulai terbentuk. Dalam konteks inilah, Pemuda Pancasila berkomitmen untuk melestarikan Pancasila sebagai ideologi negara dan perekat kebhinekaan bangsa.

Hingga saat ini, pembaca dapat menilai bahwa pada tahun 1960-an, Pemuda Pancasila ikut serta dalam perjuangan fisik melawan PKI dan kroninya yang mencoba mengubah ideologi negara menjadi ideologi komunis dan aktif terlibat dalam politik perpecahan dan impera di kalangan elit dan elit. akar rumput. masyarakat (akar rumput).

Apa yang terjadi setelah tahun 60 M jauh lebih dahsyat. Pemuda Pancasila kembali terlibat dengan ABRI dalam pembersihan PKI di Indonesia yaitu tahun 1965-1966 yang menjadi cikal bakal lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Pemuda Pancasila di Mata Himpunan Mahasiswa Islam

Yang menarik adalah almarhum Ahmad Dahlan Ranuwihardjo, bapak modelling Danny Dahlan, sering disebut sebagai ‘Bapak HMI’ (Ketum PB HMI 1951-1953), pakar hukum tata negara Fakultas Hukum UNAS dan UNTAG Jakarta kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah, 13 Desember 1925.

Lahir dari keluarga Muhammadiyah, ia juga pengagum Bung Karno. Ia bahkan bersaksi bahwa Pemuda Pancasila saat itu dikenal sebagai organisasi yang bertekad melawan PKI dan antek-anteknya. Dilihat dari dinamika yang berkembang pada masa itu, dapat dikatakan bahwa fase ini merupakan era dimana karakter Pemuda Pancasila sebagai pengawal ideologi Pancasila yang sejati dikuatkan.

Sebagai seorang eksekutif HMI, kata Dahlan dalam tulisannya yang berjudul, “Kerangka Ideal Peran Politik Pemuda Pancasila di Era Reformasi” (2001) dalam Buku Pemuda Pancasila Di Mata Publik, pada tahun 1964-1965 saat itu saat PKI di Medan-Sumatera Utara melancarkan serangan untuk membubarkan HMI dengan alasan bahwa HMI adalah anak Masyumi dan kontra revolusioner.

Alasan itu tentu tidak benar karena HMI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1947 atas prakarsa Pahlawan Nasional Prof. Lafran Pane di SMA Islam Tapanuli Sumatera Selatan (sekarang UII), berdiri sendiri, tidak pernah pernah underbow Masyumi atau organisasi apapun. Menurut Bung Karno, tolok ukur revolusi adalah setiap orang yang ikut serta dalam melawan penjajahan (Belanda).

Menghadapi tentara Belanda yang melancarkan aksi militer terhadap RI pada 21 Juli 1947, tidak sedikit anggota HMI yang bergabung dengan CM (kompi mahasiswa) yang tergabung dalam BBT Mobile Battalion (Mabes Angkatan Darat). Anggota CM dikirim ke garis depan ke berbagai daerah di Pulau Jawa setelah beberapa hari mengikuti Diklat Kilat Militer.

Keikutsertaan anggota HMI dalam melawan kolonialisme membuktikan bahwa HMI adalah revolusioner sebagaimana ditegaskan Bung Karno. Pemuda Pancasila Medan yang mengetahui bahwa HMI tidak hanya revolusioner, tetapi juga “Pancasilais”, yang tidak hanya memberikan dukungan moril kepada HMI dalam menghadapi serangan PKI, tetapi juga memberikan pertahanan politik dan fisik. Saat itu juga di Medan banyak partai dan ormas yang juga ‘Pancasila’, namun yang tampak terang-terangan menawarkan pembelaan HMI yang gigih dan tulus adalah Pemuda Pancasila.

Dari cerita di atas dapat disimpulkan bahwa pembelaan Pemuda Pancasila terhadap HMI dalam menghadapi serangan PKI di Medan merupakan sejarah dan kenangan indah yang tidak dapat dilupakan oleh HMI dalam lembaran sejarah.

Pada dasarnya, hubungan HMI-PP: kakak beradik sejak Orde Lama. Sehingga setidaknya bisa memenuhi syarat untuk memiliki hubungan emosional yang erat hingga saat ini. Memasuki tahun 1970-an (SM Orde Baru) merupakan tahapan pendewasaan dan aktualisasi diri Pemuda Pancasila.

Dan fase itu telah tiba pemisahan antara Pemuda Pancasila dan IPKI, asal usul penggabungan IPKI dengan Golkar. Pada tahapan inilah tumbuh kesadaran dan keinginan untuk menjadikan Pemuda Pancasila sebagai organisasi modern berbasis masyarakat sekaligus sebagai laboratorium kader bangsa.

Kembalikan citra Pemuda Pancasila

Mau tidak mau, harus diakui keberadaan dan aksi Pemuda Pancasila kerap dicap negatif sebagai kekerasan dan Orde Baru oleh sebagian kalangan. Pokoknya, berbagai jenis perangko. Persepsi seperti ini tidak boleh dibiarkan, akan muncul opini-opini yang pada akhirnya akan merusak citra Pemuda Pancasila.

Oleh karena itu, sangat relevan untuk mendefinisikan kembali peran dan fungsi organisasi sebagai wadah pembangunan masyarakat dengan menitikberatkan pada komitmen Pemuda Pancasila sebagai organisasi yang taat hukum dalam membela kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi standar yang ditetapkan dalam berlaku di masyarakat. . .

Mengubah pandangan masyarakat tentang kejahatan yang “dulu menggunakan kekuatan dan kekuatan kehendak untuk memecahkan masalah” menjadi pekerjaan mulia dalam memperjuangkan kepentingan yang lemah. Penggantian “penggunaan otot” dengan “kemampuan mengolah otak” yang wajib dimiliki oleh setiap anggota Pemuda Pancasila.

Peran lainnya, PP harus berani mengambil langkah tegas terhadap setiap tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh “oknum Anggota Pemuda Pancasila sendiri”. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan organisasi untuk memperluas amanat dan komitmen PP dalam menegakkan supremasi hukum dan menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Menurut penulis buku Politics of Thugs: Community Organizations and Street Power in Post-New Order Indonesia, Ian Douglas Wilson (guru di Murdoch University, Australia, juga peneliti di Asia Research Center), terbit tahun 2018, penerjemah: Mirza Jaka Suryana, Pemuda Pancasila memiliki jabatan politik tersendiri pada masa Orde Baru. Ia memandang Pemuda Pancasila sebagai tangan ketiga pemerintah dalam menjaga ketertiban, selain TNI dan Polri. “Jadi mereka ada fungsi politik, ada fungsi keamanan sebagai pihak ketiga setelah TNI dan Polri, ada kelompok yang menjaga ketertiban.”

Pemikiran Ian Douglas Wilson dapat diartikan sejak tahun 1980-an. Organisasi ini tumbuh dari politik preman (preman) semi resmi yang mendukung pemerintahan Orde Baru Soeharto.

Memang pemuda pancasila tidak dihargai, tapi dibutuhkan. Meminjam ungkapan Bung Yapto (Ketum MPN PP) “kita tidak kemana-mana, tapi kita kemana-mana”. Bahkan, Pemuda Pancasila menjelma menjadi organisasi yang diperhitungkan di mana pun dan di mana pun.

Kader-kader tersebut tersebar di hampir semua bidang pelayanan (legislatif, eksekutif, akademisi, lembaga profesi, dan tentunya partai politik. Distribusi kader PP menggambarkan heterogenitas anggota PP, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. , perspektif profesi, kepentingan dan kecenderungan politik serta latar belakang sosial dan politik budaya.

Wajar dan logis bahwa ketiga rumusan logika organisasi Pemuda Pancasila itu unik dan memiliki keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh organisasi sejenis lainnya. PertamaPemuda Pancasila menghimpun potensi masyarakat dari berbagai strata (kriminal, pengangguran, mahasiswa, politikus, akademisi, pengusaha, ilmuwan, tokoh agama dan masyarakat serta profesional).

KeduaPP mengklaim dirinya sebagai organisasi yang egaliter, toleran, antidiskriminasi dan sektarian. KetigaPP mampu membangun solidaritas anggota yang kuat antara anggota dan pengurus serta memiliki kemampuan yang tinggi dalam memobilisasi massanya untuk mendukung program pemerintah yang pro rakyat.

Eksistensi dan Transformasi Organisasi

Kini Pemuda Pancasila telah berhasil melewati tiga era pemerintahan Indonesia, yaitu Era Orde Baru Lama, Era Orde Baru dan Era Orde Reformasi. Dalam Musyawarah Besar VII Pemuda Pancasila di Wisma Kinasih Bogor tahun 2001, diputuskan Pemuda Pancasila menjadi organisasi massa yang lepas dari segala bentuk politik praktis.

Begitu pula pada Mubes X PP tahun 2019, Bung Yapto menegaskan kembali bahwa PP adalah ormas berbasis Pancasila dan UUD 1945, dan juga bahwa PP bukanlah partai politik dan/atau organisasi preman.

Dalam konteks dan perspektif tersebut, kini menjadi tugas mulia Pemuda Pancasila untuk mengimplementasikan PP Ormas yang telah diputuskan pada tataran realitas. Singkatnya, bagaimana Anda mengubah apa yang ada de jure itu akan terjadi de factodan apa sol itu Akan menjadi lampu sein itu.

Selanjutnya, dengan semboyan “Sekali layar berkembang, kami abstain”, dimaknai bahwa dengan menjadikan Pemuda Pancasila sebagai Ormas itu sendiri, maka organisasi siap menghadapi perubahan yang sedang terjadi. Baik itu perubahan zaman, politik, sistem pemerintahan. Termasuk tanggung jawab Pemuda Pancasila terhadap masa depan Pancasila dalam arti kata yang sebenarnya.

Artikel ini memberikan gambaran Pemuda Pancasila memberikan kiprahnya di setiap era. PP sangat membutuhkan perannya untuk mengawal perjalanan bangsa, serta kontrol dan/atau masukan untuk menentukan kebijakan pemerintah. Selain itu, Pemuda Pancasila harus memiliki kecerdasan intelektual dan kemampuan manajemen yang baik.

Anda juga harus memiliki adab dan budi pekerti yang baik, agar ketika benar-benar menjadi pemimpin di negeri ini, segala aktivitas yang dilakukan tidak menyimpang dari apa yang ada. pendiri.

Wajar saja, di era Reformasi ini, banyak tokoh, pejabat, dan elit politik yang tidak memahami falsafah hidup dan pandangan hidup bangsa kita, tetapi berpura-pura mengerti. Misalnya, ketika pancasila tidak disebut oleh pejabat negara, pimpinan partai politik tidak mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 dalam pidatonya.Itulah dinamika yang terjadi di era reformasi.

Sehingga sangat penting bagi Pemuda Pancasila untuk menjadi karakter yang menyatu dengan organisasi. Hendaknya para pemimpin dalam jahiliyah modernnya, Pemuda Pancasila, terus berbenah dan mentransformasikan diri agar para “kader bergaris jingga” tidak grogi menghadapi gelombang pasang disrupsi saat ini, untuk menjadi manusia yang utuh dan berintegritas, karena sudah saatnya Indonesia di tangan para pemuda.

Penulis menutup bagian ini dengan ucapan selamat dan sukses Muscab VII MPC PP Kabupaten Banyumas yang akan diselenggarakan di Purwokerto pada tanggal 29 Januari 2022. Sesuai dengan nama “PP” dan semboyan “Begitu layar berkembang, kita ingat”, “Pemuda Pancasila Maju!”, “Pemuda Pancasila Oke!, atau “Pemuda Pancasila Majulah” “, langkah berat ‘, maka tidak ada yang bisa menghentikannya, tidak pernah mundur.

Karena Pancasila mengandung nilai-nilai luhur. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang harus ditanamkan dalam diri sedini mungkin menuju masyarakat yang maju. Bukankah itu benar? Semoga.

*Pengarang: Pengacara Peradi, penasehat MD KAHMI Kab. Banyumas, BPPH MPC Petugas PP Kab. Banyumas dan pejuang nasionalis muslim.